BAB I

PEMBAHASAN

A.      LATAR BELAKANG

Suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya selalu menggunakan struktur organisasi sebagai wadah segala kegiatannya, tetapi untuk penerapan sistem struktur organisasinya tergantung dari kondisi perusahaan yang bersangkutan. Hal ini merupakan suatu masalah bagi setiap perusahaan dalam menerapkan struktur organisasi mana yang cocok sehingga untuk itu setiap perusahaan membutuhkan waktu dan pengamatan (analisis) yang khusus dalam memilih sistem struktur organisasi yang tepat dan sesuai. 

Sistem struktur organisasi ditinjau dari strukturnya sangat beragam dan kompleks. Pada dasarnya sistem ini melibatkan hubungan antara Pemilik, Konsultan Perencana dan Kontraktor, yang mana di dalam unsur pemilik berkembang beberapa divisi manajemen yaitu Human, Resources Department, Marketing Management, Management Information System, Production Management dan Construction Management, yang pada operasionalnya sangat membantu pemilik dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya. Sistem struktur organisasi ini sangat bermanfaat pada perusahaan-perusahaan besar (khususnya perusahaan developer) sebagai bahan perbandingan kajian terhadap sistem struktur organisasi yang digunakannya.

A.    RUMUSAN MASALAH

a)      Jelaskan bagian-bagian dari strukrur organisasi?

b)      Bagaimana metodeMembentuk tugas & fungsi?

c)      Jelaskan Macam/Jenis Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi / Departementalisasi Perusahaan Bisnis?

d)     Bagaimana Penerapan Sistem Struktur Organisasi dalam Perusahaan?

e)      Perlukah stuktur organisasi di perusahaan kecil?

B.     TUJUAN

a)     Dapat mengetahui bagian dari stuktur organisasi

b)   Agar dapat memahami metode membentu tugas & fungsi

c)     Dapat mengetahui macam/jenis bentuk-bentuk struktur organisasi / depertementalisasi perusahaan bisnis

d)    Agar kita dapat memahami penerapan struktur organisasi dalam perusahaan

e)     Agar kita dapat mengetahui stuktur organisasi di perusahaan kecil

BAB II

PEMBAHASAN

A.   Struktur organisasi pada perusahaan

Struktur organisasi suatu perusahaan  digambarkandalam suatu baganorganisasiyang merupakan  diagram dan  memperlihatkan  interaksi,tugas  dantanggungjawabmasing-masing karyawan.Pada struktur organisasi terkandung alur perintah yang mengidentifikasi jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing karyawan atas berbagai       kegiatan serta komunikasinya dengan unit yang lainnya.

B.     Metode Membentuk Tugas & Fungsi 

1.    Departemen perFungsi 

Yaitu perusahaan  mengalokasikan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi para  karyawanseperti:fungsikeuangan,pemasaran,produksidanlainnya.Sistemini  sesuai     bagiperusahaan      yang       memproduksihanya satuataubeberapa produk,terutamajikaparamanajerberkomunikasilintasfungsi. 

2.      Depertemen per produk

Yaitu tugas dan tanggung jawab dibagi menurut tipe produk yang dihasilkan. Siseminiumumnya diterapkan  pada perusahaan yang besar dengan banyak produk.Setiapdivisiproduk mempunyaidivisipemasaran,   keuangandan produksisendirie   

3.                 Depertemen per lokasi

Yaitu tugas dan tangungjawab dibentuk perlokasi dengan mendirikan kantor regional,tujuannya untuk mengeloladaerah geografis yang spesifik.Jikasuatu perusahaan membuat departemen perlokasi,biaya yang timbul  disetiap lokasi lebih mudah diperkirakan dan perusahaan dapat mengidentifikasilokasi yang memperlihatkan kinerja yang memuaskan.

4.        Deperteman per pelanngan

Yaitu perusahaan membuat divisi terpisah sesuai dengan tipe pelanggan, sepertidivisi penjualan online,penjualan korporasi dan lain sebagainya.

C.   Macam/Jenis Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi / Departementalisasi Perusahaan Bisnis

Pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan terhubung dalam suatu kesatuan strukt yang menyatu dengan tujuan agar pekerjaan yang ada dapat terselesaikan dengan lebih baik dibandingkan tanpa adanya pembagian bagian tugas kerja.Untuk melakukan pengumpulan orang-orang dalam suatu unit, divisi, bagian ataupun departemen dengan tugas pekerjan yang berkaitan diadakan kegaitan departementalization atau departementalisasi.Pembagian departemen atau unit pada struktur organisasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam :

1. Departementalisasi Menurut Fungsi

Pada pembagian ini orang yang memiliki fungsi yang terikat dikelompokkan menjadi satu. Umum terjadi pada organisasi kecil dengan sumber daya terbatas dengan produksi lini produk yang tidak banyak. Biasanya dibagi dalam bagian keuangan, pemasaran, umum, produksi, dan lain sebagainya.

2. Departementalisasi Menurut Produk / Pasar

Pada jenis departementalisasi ini orang-orang atau sumber daya yang ada dibagi ke dalam departementalisasi menurut fungsi serta dibagi juga ke dalam tiap-tiap lini produk, wilayah geografis, menurut jenis konsumen, dan lain sebagainya.

3. Departementalisasi Organisasi Matrix / Matriks

Bentut organisasi matriks marupakan gabungan dari departementalisasi menurut fungsional dan departementalisasi menurut proyek. Seorang pegawai dapat memiliki dua posisi baik secara fungsi maupun proyek sehingga otomatis akan memiliki dua atasan / komando ganda. Proyek  diadakan secara tidak menentu dan sifatnya tidak tetap.

D.  PENERAPAN SISTEM STRUKTUR ORGANISASI PADA PERUSAHAAN

1.      Struktur Organisasi Fungsional

Struktur organisasi fungsional terdiri dari Bagian Pemasaran, Bagian Produksi, Bagian Personalia dan Bagian Pembelanjaan serta Bagian Umum. Pada struktur organisasi fungsional apabila ada seseorang yang diserahi tugas untuk mengelola suatu proyek biasanya orang tersebut sudah terlanjur setia pada bagian mana dia dahulu bekerja. Oleh karena itu seyogyanya offing tersebut tidak memanfaatkan menarik seluruh orang-orang dari bagiannya dahulu, tetapi sebaiknya juga menarik orang-orang pada bagian lain yang mampu sehingga pengalaman dan pengetahuan dapat dinikmati bersama.sepenuhnya di bawah kekuasaannya Semakin banyak proyek maka semakin ban yak pula duplikasi fungsi. Semakin banyak proyek maka semakin banyak pula duplikasi fungsi. Selain itu para karyawan akan ragu di mana dia akan ditempatkan bila pelaksanaan proyek sudah selesai. Sebaliknya manajer bagian mungkin akan khawatir bila personilnya ditarik ke proyek-proyek. Pemanfaatan personil-personil yang fungsional akan menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu diciptakanlah apa yang disebut struktur organisasi matriks.

2.      Organisasi Struktur Proyek

Pada hakekatnya struktur organisasi proyek bermula dari organisasi fungsional. Pengelola proyek dari suatu bagian meminta agar orang–orang fungsional yang bekerja pada proyek benar–benar pindah untuk bekerja sepenuhnya dibawah kekuasaannya.

3.       Struktur Organisasi Matriks

Organisasi matriks biasanya diciptakan berdasarkan kebaikan-kebaikan organisasi fungsional dan organisasi proyek. Para ahli/staf dihimpun berdasarkan fungsinya untuk mengerjakan proyek tertentu. Dalam hal ini dibentuk bagian manajemen proyek secara tersendiri.

Masing-masing bagian secara struktural tidak boleh mempunyai proyek. Walaupun demikian berbagai proyek masih dapat dilakukan oleh perusahaan.Kesulitannya disini ialah bahwa organisasi matriks biasanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar dan bila sistemnya tak lancar dapat menimbulkan pertentangan dan kesenjangan antara bagian fungsional dan bagian manajemen proyek

4.       Organisasi Usaha

Jenis organisasi ini biasanya dipakai pada perusahan-perusahan besar dimana sering muncul proyek penelitian dan pengembangan produk. Pada kelanjutannya akan dibentuk organisasi fungsional di dalam perusahaan tersebut dengan maksud agar kegiatan dapat mandiri dan luwes dengan sumber daya manusia serta dana tersendiri. Dalam hal ini, kerjasama antara teknisi, peneliti dan para ahli pemasaran perlu dibina terutama pada saat permulaan pengembangan produk.

5.       Organisasi Tim Kerja

Bentuk organisasi ini biasanya dimanfaatkan untuk menanggulangi proyek-proyek yang muncul secara tiba-tiba atau belum direncanakan dan sifatnya ad hoc (sementara). Para anggota organisasi ini biasanya merupakan personil-personil senior dan tidak dibebaskan dari pekerjaan rutinnya. Namun dengan bekal pengalaman yang ada, biasanya mereka lebih mampu dan tenang dalam menanggulangi persoalan yang timbul secara mendadak.

Barrie dan Paulson (1984) membagi struktur organisasi atas empat kelompok, yang mencakup struktur organisasi dengan pendekatan tradisional, struktur organisasi pemilik- pembangun, struktur organisasi putar kunci, dan struktur organisasi manajemen konstruksi profesional.

1. Struktur Organisasi Pendekacctan Tradisional

Dalam struktur organisasi ini pihak pemilik (owner) mempekerjakan seorang pendesain (arsitekturl designer) yang bertugas dalam mempersiapkan rencana dan spesifikasi proyek, kemudian melakukan inspeksi sampai tingkat tertentu yaitu memonitor informasi dan mengawasi perkembangan pelaksanaan konstruksi. Pembangunan konstruksi merupakan tanggungjawab kontraktor utama tunggal kepada pemilik melalui suatu perjanjian. Banyak pekerjaan pada kenyataannya boleh dikerjakan oleh kontraktor khusus individu di bawah perjanjian subkontrak dengan kontraktor utama. Biasanya perusahaan tersebut dinamakan Subkontraktor.

2. Struktur Organisasi Pemilik-Pembangun (The Owner-Builder)

Secara historis banyak sekali kota-kota atau negara-negara terutama pada bagian/dinas pekerjaan umum, badan pemerintah pusat, dan perusahaan-perusahaan swasta telah melaksanakan pekerjaan dengan kemampuan sendiri, baik mengenai pembuatan desain maupun mengenai pelaksanaan konstruksinya.

Pendekatan ini sering disebut sebagai 'force account' (Perhitungan berdasarkan kemampuan sendiri).

Para pemilik yang lain atau perwakilannya seperti biro reklamasi, dinas bangunan publik dan badan pelayanan umum (general services administration) walaupun banyak mempertahankan pertanggungjawaban manajemen dan desain konseptualnya, tetapi mereka telah memanfaatkan jasa-jasa konsultan untuk semua atau sebagian dari desain detailnya serta menyerahkan kepada kontraktor untuk mempekerjakan dan mengawasi tenaga kerjanya..

3. Struktur Organisasi Perancang-Pembangun atau Perancang-Pengelola (Putar Kunci)

Beberapa ahli membedakan pengertian antara perancang-pembangun (perancang-pengelola) dan putar kunci. Namun pada prakteknya kedua hal tersebut sering saling tertukar. Dalam metode ini keseluruhan manajemen proyek yang meliputi konsep perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi serta penyelesaian proyek biasanya ditangani oleh satu perusahaan.

Berdasarkan pengertian perancang-pembangun, pihak pembangun tidak bertindak sebagai kontraktor utama. Pihak pembangun tidak mengendalikan pekerjaan dalam satu tangan terhadap semua kontraktor. Ada suatu bentuk kontrak khusus yang dinegosiasikan antara perancang-pembangun bersama dengan pemilik dalam mengelola proyek.

4. Manajemen Konstruksi Profesional

Manajemen konstruksi profesional membentuk satu tim atas tiga kelompok utama yaitu pemilik, perancang, dan manajer konstruksi dalam suatu hubungan yang tidak saling bertentangan dan hal ini membuka kesempatan bagi pemilik untuk berperan secara penuh dalam proses pelaksanaan konstruksi.

Struktur organisasi manajemen konstruksi profesional dibagi atas dua jenis pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu melalui penggunaan suatu perusahaan konsultan sebagai pengawas pekerjaan para kontraktor, sedangkan pendekatan yang ke dua yaitu menggunakan jasa kontraktor utama sebagai pengawas dari seluruh pekerjaan yang disubkontrakkan.

Dari segi waktu penyelesaian proyek, kualitas pekerjaan dan dari segi pengawasan keuangan proyek maka penggunaan struktur organisasi manajemen konstruksi profesional melalui pendekatan pertama akan lebih kompetitif bila dibandingkan terhadap penggunaan struktur organisasi pendekatan ke dua. Hal ini disebabkan karena adanya pembedaan yang jelas antara tugas dan wewenang pada masing-masing unsur.

E.   Perlunya Struktur Organisasi Di Perusahaan Kecil

adapun tiga fungsi dari Struktur Organisasi untuk sebuah bisnis di perusahaan kecil yaitu
1. Menciptakan LOA (length over all)

kesuksesan untuk bisnis kita Setiap bisnis sekalipun tergolong dalam kondisi Perusahaan yang kecil pastilah juga akan menginginkan kesuksesan dalam perusahaan tersebut, oleh sebab itu untuk mendukung kesuksesan tersebut dimulai dari setiap divisi-divisi atau setiap departemen-departemen yang terkait satu dengan yang lainnya harus saling bekerjasama bantu membantu untuk mensukseskan suatu usaha atau bisnis yang ada. Contohnya adalah seperti dalam hal kerjasama dari departemen yang satu ke departemen yang lainnya.

       2. Memudahkan Pengembang Sumber Daya Manusia

Dengan struktur Organisasi maka dapat memudahkan sumber daya manusia di dalam Perusahaan tersebut bisa berkembang naik ke posisi atas dikarenakan setiap karyawan menjadi tahu kepada siapa dia harus melapor dan diposisi mana saat ini dia berada. Hal ini dapat membuat setiap karyawan dapat menjadi termotivasi untuk menentukan tujuan karir di dalam perusahaan tersebut, contohnya jikalau mereka tahu bahwa ada kesempatan jika mereka dipromosikan naik ke atas maka karyawan tersebut dapat memacu dirinya untuk dapat berprestasi lebih baik lagi dari pada sebelumnya

 3. Fungsi Delagasi

Tujuan dari fungsi delegasi adalah untuk memudahkan serta memisahkan fungsi delegasi antar setiap bagian pekerjaan, antar setiap departemen atau divisi, sekalipun rangkap jabatan masih ada namun setidaknya akan diketahui pada posisi mana kita sedang bekerja. Dengan adanya fungsi delegasi maka sangat memudahkan seorang karyawan atau atasan untuk memerintahkan tugas kepada bawahannya, sehingga hal ini juga dapat menjauhkan dari salah perintah misalnya ada atasan dari manager yang lain departemen memerintahkan seorang karyawan lain dari departemen atau divisi yang berbeda dan hal ini sangat tidak konsekuen karena tidak sesuai dengan jalur di dalam struktur organisasi. Oleh sebab itu fungsi delegasi dari atasan kepada bawahan itu harus benar-benar jelas sehingga menghindari adanya kesalahan di dalam pendelegasian.

BAB III

KESIMPULAN & SARAN

A.  Kesimpulan

1. Penerapan sistem struktur organisasi suatu perusahan tertentu tidak harus menganut satu pola/ tipe struktur organisasi teoritis yang ada.

2. Sistem struktur organisasi yang digunakan oleh suatu perusahaan tertentu bisa merupakan gabungan dan beberapa pola/ tipe struktur organisasi teoritis yang ada.

3. Antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya bisa memiliki sistem struktur organisasi yang berbeda. Hal ini tergantug dari kondisi dan tujuan perusahaan tersebut.

B. Saran

`                       Sebaiknya masing-masing perusahaan menerapkan sistem struktur organisasinya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan kondisi dan tujuan peusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Angus, RB [et.al] 1997, Planning-performing and controlling projects, 2nd edition, Prentice Hall Inc., New Jersey.

Barrie, D.S.[and] Paul son, RC. 1984. Professional Construction Management, 2nd edition, McGraw Hill Inc. New York.

Degoff, RA [dan] Friedman, H.A. 1985, Comstruction Management, John Wiley & Sons, New York.

Ivancevich, J.M., Matteson, M.T., 1987, Organizational Rehavior and Management, Business Publications Inc., Texas

Thomson, CB., 1981. Developing-Marketing and Delivering Construction Management Services, McGraw Hill Inc. New York

Soekanto Reksohadiprodjo, 1983, Manajemen Proyek, BPFE, Yogyakarta

© 2004 digitized by USU digital library 13

Karena banyak yg bertanya tentang apa itu blog, maka agar lebih praktis saya tuliskan saja di sini info dasar blog bagi pemula.

Membuat blog di blogger.com sangatlah mudah.
Sekarang saya akan tunjukan cara untuk membuat sebuah account baru di blogger.com, yang 100% gratis. Saya merekomendasikan anda untuk membuat blog di blogger.com karena program ini sangat didukung penuh oleh google, sehingga apabila kita membuat blog disini maka google akan cepat mengindeks blog kita. Alhasil blog kita akan muncul dihalaman pencari google.

• LANGKAH KE-1 (GETTING STARTED)

Silahkan anda kunjungi website www2.blogger.com

• LANGKAH KE-2 (CREATE AN ACCOUNT)

Setelah page terbuka, silahkan anda klik CREATE AN ACCOUNT setelah anda klik, maka akan muncul form untuk mengisikan nama dan password. Silahkan isi dan anda harus selalu ingat username dan password yang anda isikan.

Jangan lupa untuk menceklist Term of service agreement.
Kemudian klik tombol panah "Continue" untuk melanjutkan ke langkah ke-3

• LANGKAH KE-3 (NAME YOUR BLOG)

Bagian ini sangat penting, karena nama dari blog anda nantinya akan menjadi sebuah keyword.
TIPS: agar blog anda mudah terindex oleh search engine(mesin pencari), maka alangkah lebih bagusnya jika anda membuat sebuah kesamaan antara addres dan name dari blog anda!
Sekarang klik tombol panah ORANGE"Continue" untuk melanjutkan ke langkah ke-4

• LANGKAH KE-4 (CHOOSE YOUR BLOG TEMLATE)

Sekarang anda haya tinggal selangkah lagi untuk mempunyai webblog buatan sendiri!!!
Disini anda ditujukan untuk memilih warna dan bentuk dari web anda. Silahkan pilih sesuai dengan topic dan selera anda.
OK jika anda sudah selesai memilih template, sekarang kita akan lanjut ke langkah berikutnya.
Sekarang klik tombol panah ORANGE"Continue" untuk melanjutkan ke langkah ke-5

• LANGKAH KE-5 (GENERATE YOUR BLOG)

Sekarang blogger akan menciptakan blog anda. Setelah blog selesai dibuat, maka di browser anda akan ada tulisan "Your Blog Has Beeb Created" Klik start Posting untuk untuk membuat artikel/tulisan pertamamu.
Sekarang Isikan Judul artikel kamu pada kolom tile, dan tulis isi dari artikelmu di bawahnya!

SELAMAT!! sekarang anda sudah mempunyai blog sendiri dan sudah bisa dilihat dari penjuru dunia manapun :)

Contoh Makalah Manajemen Mutu Terpadu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.        Latar Belakang Masalah

      Tuntutan akan lulusan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang membuka peluang lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi asing) membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan di pasar kerja akan semakin berat.

      Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi pemerintah dalam fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan di bidang pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan. Tata Administrasi Negara (TAN) dan Tata Laksana Pemerintahan (TLP) dalam bidang pendidikan haruslah dapat menyesuaikan dan menjawab tantangan tersebut.

Usaha peningkatan mutu layanan pendidikan terkait dengan bagaimana usaha itudengan mengadopsi istilah penjejangan Sismennas dalam penyelenggaraan negara maka perlu dilakukan baik pada jenjang kebijakan umum ( strategik), kebijakan manajerial, maupun kebijakan teknis (Lemhannas, 2009). Salah satu di antaranya adalah kebijakan manajerial bisa dengan menerapkan manajemen mutu terpadu ( Total Quality Management) untuk mengantisipasi pesatnya pengaruh global atau yang sering disebut globalisasi.

      Globalisasi bisa mengakibatkan hilangnya identitas kultur nasional, sedangkan kemampuan untuk bertahan tergantung pada akses kekuatan superpower, sehingga terajadi eksploitasi terhadap negara yang kurang berkembangpun akan terjadi. Namun, globalisasi adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan dalam hubungan antar negara. Globalisasi multisektor sebagai dua sisi mata uang yang menghadirkan kebaikan dan kerugian. Banyak konsep diciptakan negara maju baik di bidang ekonomi, politik, demokrasi, perlindungan HAM, pengelolaan Iingkungan hidup sampai pada konsep good governance terkait dengan peningkatan mutu. Salah satu di antaranya dapat kita kaitkan bagaimana hubungan antara peningkatan mutu dengan praktek good gavernance.

      Good governance dalam konteks kepemerintahan secara legitimasi dapat dilihat dari sistem pemerintahannya itu sendiri dan bagaimana jalannya pemerintahan. Lalu secara akuntabilitas dapat dilihat dari eksistensi mekanisme keyakinan politik pemerintah terhadap aksi perbuatannya dalam menggunakan sumber publik dan performa perilakunya. Pemerintah dalam membuat kebijakan harus berpatokan kepada pelayanan publik yang efisien dan kapabilitas manajemen publik yang tinggi (Effendi, 2005). Adapun problematika penerapan good governance antara lain bisa karena kurangnya pelayanan publik, kapabilitas kebijakan yang rendah, manajemen keuangan yang lemah, peraturan dan prosedur pelayanan yang sangat birokratis serta inefisiensi alokasi sumber-sumber publik. Ini yang menghambat pelaksanaan good governance dan akibatnya bisa fatal, misalnya, bisa membuat pengentasan kemiskinan dan/atau hal-hal lain yang penting justru tidak berjalan.

      Dalam hal ini manajemen mutu terpadu dalam kaitannya dengan penyelenggaraan good governance bisa ditempatkan sebagai metodologi atau teknik manajemen untuk mencapai tujuan peningkatan mutu itu sendiri.

     

1.2. Tujuan Penulisan

            Tujuan penulisan makalah ini adalah bagaimana pengembangan teori“Pentingnya Manajemen Mutu Terpadu”.

1.3. Rumusan Masalah

            Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka masalah pokok yang diangkat dalam makalah ini adalah:

1.      Pengertian Manajemen Mutu Taerpadu (MMT).

2.      Konsep Mutu.

3.      Prinsip Umum Manajemen Mutu Terpadu (MMT).

4.      Tahap-tahap Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu.

5.      Kendala-kendala Dalam Penerapan Manajemen Mutu Terpadu.

6.      Komponen Penting Dalam Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu.

7.      Evaluasi Dalam Manajemen Mutu Terpadu.

8.      Karakteristik Evaluasi Dalam Manajemen Mutu Terpadu.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.            Pengertian Manajemen Mutu Taerpadu (MMT)

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) adalah filosofi dan sistem untuk pengembangan secara terus menerus (continuous improvement) terhadap jasa atau produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Sistem pengembangan secara terus menerus dan kepuasan pelanggan merupakan kalimat yang selalu ada dalam setiap definisi yang dikemukakan pakar terhadap MMT. Sistem pengembangan secara terus menerus menggambarkan bahwa MMT memiliki titik tekan pada proses dan bekerja dengan mendasarkan pada sistem, sebagaimana gambar 1.

            Gambar 2.1. Pengembangan secara Berkelanjutan pada TQM

2.2.            Konsep Mutu

            Mutu merupakan gagasan dinamis yang sulit untuk dapat disamakan. Di suatu sisi mutu data dipahami sebagai konsep absolut dan pada sisi lain dapat dipahami sebagai konsep yang bersifat relatif.

2.2.1.  Konsep Absolut

Mutu sebagai konsep absolut memungkinkan kepala sekolah untuk merumuskan standar maksimal, yang pada kenyataannya akan sulit untuk direalisasikan. Dalam pemahaman seperti ini, kepala sekolah akan berpikir bahwa sekolah yang dipimpin harus selalu menjadi sekolah unggulan baik bertaraf nasional maupun internasional. Mutu akan menjadi simbol status bagi pelanggan internal maupun pelanggan eksternal, sehingga stakeholder/pemilik akan merasa bangga dan merasa puas, khususnya bagi orang tua peserta didik.

2.2.2.  Konsep Relatif

      Mutu sebagai konsep relatif, sangat mengikuti keinginan pelanggan. Mutu ditentukan oleh spesifikasi standart yang telah ditetapkan dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Mutu pada kondisi sekarang belum tentu menjadi ukuran mutu dimasa datang. Kepala sekolah harus bisa merancang kebutuhan masa depan dengan visi dan misi sekolah yang menantang. Untuk itu sekolah harus merumuskan program-programnya terlebih dahulu dengan kejelasan target yang akan dicapai.

2.3.            Prinsip Umum Manajemen Mutu Terpadu (MMT)

            Menurut Dean sebagaimana dikutip oleh Ali Djamhuri (2001:8) prinsip umum Manajemen Mutu Terpadu meliputi:

1.      Organisai yang memfokuskan pada ketercapaian kepuasan pelanggan (Customer Focus Organization).

            Organisasi dalam hal ini manajemen harus dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi dan sistem yang ada untuk menciptakan aktivitas terhadap tercapainya kepuasan pelanggan. Tercapainya kepuasan pelanggan meliputi seluruh stakeholders, baik yang berada didalam organisasi maupun di luar organisasi.

2.      Kepemimpinan (Leadership)

            Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karenanya pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga keduanya dapat dituangkan dalam kebijakan yang akan diambil.

3.      Keterlibatan seluruh partisipan organisasi (People Organization)

            Seluruh komponen di dalam suatu organisasi harus dilibatkan. Artinya seluruh sitivitas organisasi harus selalu berusaha untuk melakukan perbaikan secara terus menerus. Perbaikan bukan hanya dari pihak kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, tetapi semua sivitas sekolah harus memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan. Dengan kata lain semua sivitas sekolah harus dilibatkan dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pelanggan.

4.      Pendekatan yang menekankan pada perbaikan proses (Process Approach)

            Kurangnya dukungan sistem informasi dan alat ukur keberhasilan MMT berasumsi bahwa output akhir suatu organisasi tidak semata-mata dilihat secara parsial, tetapi suatu proses yang panjang. Proses tersebut dilakukan secara sadar oleh setiap individu. Kegiatan tersebut juga dilakukan saling terkait satu dengan lainnya sehingga menghasilkan outputorganisasi. Jelassnya tamatan atau lulusan bukan semata-mata produk tenaga akademik, atau karyawan sajak, tetapi menyangkut proses yang melibatkan tenaga akademik, karyawan, kepala sekolah, murid, orang tua, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas, yang tentu saja proporsinya berbeda satu sama lainnya.

5.      Penerapan manajemen dengan menggunakan pendekatan sistem (System Approach)

            Dalam konteks organisasi, upaya menyempurnakan proses tertentu harus dikaitkan dengan proses lainnya. Oleh karena pihak-pihak yang terkait dengan proses tersebut merupakan tangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran tidak dapat dilakukan oleh tenaga pengajar semata, tetapi harus pula melibatkan aspek ketatausahaan, kepemimpinan, fassilitas, dan penciptssn organisasi yang optimal atau mendukung.

6.       Langkah perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (Continual Improvement atau Kaizen)

            Inti perbaikan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan adalah adanya human resources empowerment baik bagi tenaga edukatif maupun administratif. Realitas menunjukkan belum seluruhnya pemimpin organisasi menyadari arti pentingnya pemberdayaan tenaga akademik dan administratif. Para pimpinan sering lebih mementingkan pengembangan fasilitas atau pegembangan fasilitas. Hal ini ditunjukkan oleh adanya anggaran pendidikan dan pelatihan untuk kedua tenaga tersebut tidak setidak-tidaknya kurang berimbang dibandingkan dengan anggaran pembangunan fisik.

7.      Penerapan pengembilan keputusan didasarkan fakta (Factual Apprecision Making)

            Manajemen Mutu Terpadu-MMT berdasarkan pada kepuasan pelanggan. Oleh karenanya maka orientasi MMT harus mendasarkan pada fakta yang diinginkan oleh pelanggan. Pada sisi lain kepuasan berkaitan dengan kualitas. Implikasinya kualitas kepuasan tersebut harus dapat diukur dan dapat dilakukan monitoring setiap saat. Dengan demikian, pemimpin organisasi harus dapat menciptakan dan mengembangkan alat ukur sebagai keberhasilan suatu lembaga

8.      Hubungan dengan supplier yang saling menguntungkan (Mutually Beneficial Relationship).

Filosofi Manajemen Mutu Terpadu:

Pertama: pemenuhan kebutuhan sebaik-baiknya atau kepuasan pelanggan.

Kedua: menciptakan budaya kerja dan budaya akademik dalam diri karyawan maupun tenaga kependidikan dalam layanan pendidikan, misalnya motivasi, sikap, kemauan, dedikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

            Namun permassalahan yang ada adalah setiap pelanggan memiliki ukuran yang berbeda. Dengan kata lain tolok ukur untuk setiap pelanggan adalah berbeda, misalnya bagi seorang guru salah satu tugasnya adalah melayani siswa yang kurang pintar justru senang. Sementara siswa puas dengan penguasaan teori secara tuntas daripada masalah-masalah teknis, sedangkan siswa lainnya lebih senang dan puas dengan pemahaman yang sifatnya teknis.

Perbedaan tolok ukur kepuasan ini memang sangat mungkin dan fakta menunjukkan adanya perbedaan tersebut, yaitu:

1. Pelanggan berbeda kebutuhannya
2. Kebutuhan pelanggan selalu berubah
3. Sikap dan kemampuan pemberi pelayanan
4. Jasa pendidikan bersifat abstrak

2.4.            Tahap-tahap Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu

1. Melakukan sosialisasi

Dengan cara sebagai berikut:

1. Baca dan pahami sistem, buaya dan sumber daya yang ada disekolah.
2. Identifikasi sitem, budaya dan sumber daya yang perlu diperkuat dan perlu diubah.
3. Buatlah komitmen secara rinci.
4. Bekerjalah dengan semua unsure sekolah untuk mengklarifikasi visi, misi, tujuan, sasaran, rencana dan program-program.
5. Hadapi status quo terhadap perubahan
6. Garisbawahi prioritas sasaran, budaya dan sumber daya yang belum ada sekarang.
7. Pantaulah dan arahkan proses perubahan agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, rencana, dan program-program
8. Mengidentifikasi tantangan nyata di sekolah.

Tantangan adalah selisih antara ketidak sesuaian antara output sekolah saat ini dan output sekolah yang diharapkan dimasa yang akan datang. Tantangan terdiri dari tantangan kualitas dan tantangan efektivitas.

Contoh tantangan kualitas: rata-rata output sekolah saat ini NEM-nya adalah 6,2 dan output sekolah yang diharapkan dimasa datang adalah 7,5 maka besarnya tantangan adalah 7,5-6,5=1,0.

Contoh tantangan efektivitas: dari 300 siswa yang ikut UNAS yang lulus 270 siswa, sehingga tantangannya adalah 30 siswa atau 10%.

2.5.            Kendala-kendala Dalam Penerapan Manajemen Mutu Terpadu

      Jim Clemer sebagaimana dikutip oleh Djamhuri (2001), merinci kendala dalam menerapkan Manajemen Mutu Terpadu adalah:

§      Lemahnya kepemimpinan dan delegasi wewenang manajemen

      Manajeme Mutu Terpadu akan berjalan sesuai dengan sasaran yang didinginkan jika pemimpin memiliki komitmen terhadap keterlibatan semua pihak. Artinya Manajemen Mutu Terpadu tidak akan berhasil manakala hanya diserahkan kepada tim tertentu yang ditunjuk oleh pimpinan, sementara pimpinan langsung menyerahkan program Manajeme Mutu Terpadu tersebut kepada tim yang ditunjuk. Dengan demikian pimpinan dapat mensosialisasikan perbaikan mutu yang dilakukan oleh pimpinan.

§      Mabuk tim

      Model ini bukan satu-satunya, tetapi masih ada metode pengembangan lainnya.

§      Proses pengaturan yang tidak memadai

      ProgramManajeme Mutu Terpadu harus mengilhami seluruh kegiatan. Bagi sekolah, maka seluruh kegiatan akademik (proses belajar mengajar) harus memperoleh perhatian dalam meningkatkan kualitasnya.

§      Pemilihan pendekatan yang sempit dan dogmatik

      Pendekatan yang sempit dan dogmatik tidak dapat secara fleksibel memenuhi tuntutan perkembangan. Ini berarti ada kemandegan atau bahkan akan terjadi proses status quo. Pendekatan yang sempit tidak akan memberikan kesempatan bagi peningkatan Manajeme Mutu Terpadu. Manajeme Mutu Terpadu berorientasi pada pelanggan. Pelanggan memiliki kepuasan yang selalu berkembang. Oleh karenanya pendekatan dogmatik dan sempit tidak sesuai dengan kepuasan pelanggan.

§      Kurangnya dukungan sistem informasi dan alat ukur keberhasilan

      Lembaga atau oragnisasi termasuk sekolah amat sulit untuk mengetahui adanya peningkatan kualitas pelayanan di lembaganya, manakala tidak memiliki data dasar. Oleh karena itu setiap lembaga harus memiliki data dasar dan tolok ukur yang dicanangkan oleh lembaga yang bersangkutan.

2.6.            Komponen Penting Dalam Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu

1. Peningkatan Pengembangan Profesionalisme Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

            Profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu syarat utama dalam keberhasilan pengembangan manajemen mutu. Salah satu alasan mengapa peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu sangat penting, dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Sebagai seorang professional, diharapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dapat memahami dan mengantisipasi kemajuan teknologi dalam proses kegiatan pendidikan terutama pembelajaran di kelas.

Peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui:

1. Mengikut seratakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pelatihan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Sekolah perlu menyediakan buku atau referensi
3. Mendorong dan menfasilitasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan tutorial sebaya misalnya melalui kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru), mengikuti program penyetaraan atau program pelatihan terakreditasi.
4. Mengirimkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ke luar negeri sesuai dengan tawaran yang diberikan oleh negara-negara donor.
5. Melakukan lomba karya ilmiah
6. Melakukan pengakuan dan penghargaan kepada yang berprestasi, kreatif atau yang berhasil menemukan sesuatu di bidang pendidikan.
7. Mengadakan pertemuan berkala antar guru mata pelajaran sejenis antar sekolah.

            Pemberdayaan dan akuntabiitas guru dan administrator adalah syarat penting dalam MMT. Guru-guru memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dengan berpartisipasi dalam perencanaan, pengembangan, monitoring, dan meningkatkan program pengajaran di sekolah. Dalam MMT peran guru adalah sebagai rekan kerja, pengambilan keputusan dan pengimplementasi program pengajaran.

            Agar para guru memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan sekolah maka perlu dilakukan pemberdayaan pengetahuan secara terpadu yang dimilki oleh guru. Terdapat dua jenis pengetahuan yang penting untuk dimilki para guru. Pertama, pengetahuan yang berkaitan dengan tanggung jawab partisipan sekolah di dalam kerangka manajemen mutu, seperti pengetahuan tentang cara mengorganisasi pertemuan-pertemuan, cara meraih konsesus, dan bagaimana cara membuat anggraran. Kedua, berkaitan dengan pengajaran dan perubahan-perubahan program sekolah, diantaranya mencakup pengetahuan tentang pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum.

2.      Menggali Sumber Dana

            Sumber dana utama keuangan sekolah adalah pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Sekolah juga dapat mencari dana atau bantuan melalui berbagai cara selain melalui iuran BP3, misalnya melalui penyewaan fasilitas, pembayaran peserta didik, bantuan yayasan, dan gerakan pengumpulan dana.

            Beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam rangka usaha pengumpulan dana melalui: gerakan mencari donator, pengumpulan dana kecil-kecilan, beli barang untuk dijual, penjualan hasil produksi sekolah, penjualan jasa, jasa periklanan, penyewaan fasilitas sekolah, an menfassilitasi tempat penyelenggaraan kompetensi.

3.      Kepemimpinan dalam MMT

            Kepemimpinan MMT merupakan suatu hal yang sangat terkait dengan manajemen berbasis sekolah. kepemimpinan berkaitan dengan sekolah-sekolah dalm meningkatkan kesempatan mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Perilaku kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dan staf administrasi dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh rasa pertimbangan. Perilaku pemimpin yang positif dapat mendorong kelompok dalam mengarahkan dan memotivasi individu untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mewujudkan tujuan organisasi.

            Kepala sekolah merupakan moto penggerak, penentu arah kebijakan sekolah dalam mewujudkan tujuan sekolah, kepala sekolah senantiasa dituntut untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Kinerja kepemimpina kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen mutu adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen mutu di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal itu, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam manajemen mutu memiliki kriteria sebagai berikut:

ª      Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif.

ª      Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

ª      Mampu menjalani hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah.

ª      Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah.

ª      Bekerja dengan tim manajemen.

ª      Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4.      Proses pengambilan keputusan

            Pengambilan keputusan adalah seperangkat langkah yang diambil individu atau kelompok dalam memecahkan masalah, atau proses memilih di antara alternative-alternatif tindakan untuk mengatasi masalah.

            Proses pengambilan keputusan yang rasional melalui enam langkah yaitu: menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternative, dan memilih alternative terbaik.

Adapun langkah-langkah pemecahan maslah dan pengambilan keputusan adalah:

1. Mengidentifikasi masalah dan menentukan penyebabnya
2. Mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan memilih yang terbaik
3. Melaksanakan keputusan dan menindaklanjutinya
4. Monitoring dan evaluasi

            Monitoring merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program pendidikan. Melalui monitoring akan dapat diketahui apakah pelaksanaan program pendidikan berjalan sesuai yang direncanakan, apa saja hambatan yang terjadi, dan bagaimana mengatasi masalah yang terjadi. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang umumnya diperoleh melalui pengukuran, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program.

2.7.            Evaluasi Dalam Manajemen Mutu Terpadu

      Evaluasi dalam Manajemen Mutu Terpadu-MMT (Total Quality Management-TQM) adalah sistem evaluasi yang dirancang, dikembangkan, dan diselenggarakan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan secara optimal memanfaatkan sumber daya sekolah guna meningkatkan dan menjamin mutu keluaran, proses penyelenggaraan dan masukan sekolah.

      Penyelenggaraan evaluasi manajemen berbasis sekolah misalnya, diharapkan akan dapat diperoleh informasi yang akurat tentang efektivitas pembelajaran, untuk digunakan dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut siswa, memberikan umpan balik kepada siswa mengenai kemajuan belajar, kelemahan, dan keunggulannya, menentukan kesesuaian kurikulum, serta memberikan informasi untuk pembuatan kebijakan. Pelaksanaan evaluasi manajemen mutu berbasis sekolah merupakan upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan proses belajar mengajar, dalam meningkatkan fungsi dan manfaat evalusi secara optimal.

      Melalui evaluasi Manajemen Mutu terpadu-MMT yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan diketahuinya secara akurat mengenai kondisi setiap komponen pendidikan di sekolah, meliputi guru, peserta didik, dan kepala sekolah, fasilitas sekolah, keberhasilan dan kendala sekolah serta komponen-komponen lainnya. Dengan keadaan demikian, keberhasilan dan kendala sekolah dalam menyelenggarakan program pendidikan secara berkala dapat diketahui dan digunakan sebagai umpan balik untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

2.8.            Karakteristik Evaluasi Dalam Manajemen Mutu Terpadu

Adapun karakteristik dalam evaluasi dalam manajemen mutu terpadu yaitu:

1.      Evaluasi bersifat komprehensif antara lain mencakup semua ranah hasil pendidikan (kognitif, afektif, psikomotor) secara proporsional.

2.      Evaluasi dilakukan secara terpadu dengan kegiatan PBM dan berkelanjutan, dapat membantu baik siswa maupun guru dalam menilai kesiapan belajar, memantau kemajuan belajar, mendiagnosa kesulitan-kesulitan belajar dan menilai keberhasilan proses belajar mengajar.

3.      Evaluasi dikelola sekolah secara professional dan terpadu dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

4.      Kewenangan dan tanggung jawab sekolah yang bertanggung jawab memanfaatkan semua sumber daya sekolah untuk menyelenggarakan evaluasi secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

5.      Berpusat pada siswa yaitu mengamati kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta membantu siswa untuk menguasai substansi pelajaran.

6.      Otonomi guru, memiliki kewenangan penuh untuk merancang dan melaksanakan evaluasi juga memiliki etika dan tanggung jawab.

7.      Konstektual sesuai dengan karakteristik substansi pelajaran, guru, dan siswa.

BAB III

PENUTUP

3.1.            Kesimpulan

            Manajemen Mutu Terpadu (MMT) adalah filosofi dan sistem untuk pengembangan secara terus menerus (continuous improvement) terhadap jasa atau produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Sistem pengembangan secara terus menerus dan kepuasan pelanggan merupakan kalimat yang selalu ada dalam setiap definisi yang dikemukakan pakar terhadap MMT. Sistem pengembangan secara terus menerus menggambarkan bahwa MMT memiliki titik tekan pada proses dan bekerja dengan mendasarkan pada sistem.

Karena itu, pendekatan MMT tidak hanya bersifat parsial, tetapi komperhensip dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan produk yang dihasilkan. Masalah kualitass juga tidak lagi dimaknai dan dipandang sebagai masalah teknis, tetapi lebih berorientasi pada terwujudnya kepuasan konsumen atau pelanggan. MMT juga melibatkan faktor fisik dan faktor non fisik, semisal budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan pengikut. Keterpaduan factor-faktor ini akan mengakibatkan kualitass pelayanan menjadi lebiih meningkat dan bermakna.

3.2.            Saran

            Penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan olehnya itu dibutuhkan saran yang sifatnya membangun, guna kesempurnaan dalam penulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

Widodo, Suparno Eko. 2011. Manajemen Mutu Pendidikan. Jakarta: Ardadizya Jaya.

Sudiyono. 2004. Manajemen Pendidikan Tinggi. Jakarta: Rineka Cipta.